Aduan Tidak Ditindaklanjuti, LPI Duga Ada Main Mata Antara Dinkes Lebak dan PKM Parungsari

Lebak, - Pihak Dinas Kesehatan Lebak dituding ada main mata oleh Laskar Pasundan Indonesia (LPI). Pasalnya pihak LPI telah mengadukan temuannya terkait kinerja salah satu pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Desa Parungsari namun tidak ditanggapi serius.

Rohmat hidayat, Ketua DPP LPI mengatakan pihak nya menduga keras adanya main mata antara Dinkes Lebak dan PKM parungsari atas dasar beberapa temuan kinerja salah satu pegawai PKM Parungsari.

Baca juga: Kunjungi Timor Tengah Selatan, Presiden Jokowi Dorong Percepatan Penurunan Kasus Stunting

"Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum KTU di PKM Parungsari sudah kami sampaikan kepada pihak Dinkes Lebak. Namun komentar dari salah satu pejabat dinkes Lebak mengatakan bahwa pihaknya memaklumi karena yang bersangkutan baru menjabat, " ujar Rohmat, Senin (27/12/21).

Menurut LPI, pihak Dinkes Lebak tidak serius merespon hasil temuan pihaknya. LPI pun mengaku sudah mengantongi bukti-bukti temuannya dan sudah disampaikan baik secara langsung dan pesan WhatsApp.

Baca juga: Heboh Video Belatung, Ini Kata Pakar Kesehatan Boyke Dian Nugraga

"Terkait memberhentikan karyawan tanpa surat hanya menggunakan WA, intervensi dan intimidasi yang di lakukan kepada karyawan dan lain sebagainya. Untuk bukti ada, tetapi maaf kita ga bisa sampaikan disini, " kata pria yang akrab disapa Dongkol ini.

LPI pun menyayangkan pihak Dinkes tidak menindaklanjuti temuannya, tetapi justru seperti tutup mata.

Baca juga: Apresiasi Ulama di Banten Ikuti Vaksinasi, Kapolri: Kabar Baik dan Motivasi Bagi Masyarakat

"Ya mau kita sih tindaklanjuti secara internal, toh ini untuk perbaikan pemerintah dalam hal ini Dinkes Lebak. Jangan seperti anti kritik, malah justru kami dianggap cari panggung, " ungkapnya.

Sementara itu, pihak Dinkes Lebak ketika dihubungi melalui WhatsApp messenger belum menjawab ataupun mengomentari tudingan pihak LPI. (Cex)

Baca juga: Terkait Vaksin Halal, Saleh Partaonan Daulay Desak Pemerintah Laksanakan Putusan ‘Judicial Review’ MA